Home INdonesiani Presiden Jokowi Menegaskan Komitmen Pemerintah Perkuat Perlindungan WNI Terkait Konflik di Sudan
INdonesiani - May 9, 2023

Presiden Jokowi Menegaskan Komitmen Pemerintah Perkuat Perlindungan WNI Terkait Konflik di Sudan

Presiden Joko Widodo mengeluarkan statement mengenai penegasan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat perlindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI). Berkaitan dengan hal tersebut, terkini pemerintah telah berhasil mengevakuasi WNI dari Sudan.

Konflik militer di Sudan antara Sudan Armed Forces dan Rapid Support Forces terjadi pada tanggal 15 April 2023. Konflik tersebut mengancam situasi keamanan di Sudan sehingga KBRI Khartoum menetapkan status Siaga II pada tanggal 16 April 2023. Dengan meningkatnya eskalasi konflik tersebut, pada tanggal 20 April 2023, KBRI Khartoum menetapkan status Siaga I.

Pemerintah Indonesia telah mengevakuasi 969 WNI dari Sudan di tengah situasi yang sulit. Sebanyak 936 di antaranya sudah pulang dan 33 sudah di lokasi aman di luar Sudan. Evakuasi WNI dari Sudan ini dirancang sangat matang, dan dijalankan melalui operasi yang senyap tapi cepat.

“Di tengah berbagai kesulitan yang ada di sana, pemerintah telah berhasil mengevakuasi WNI dari Sudan. Per hari ini, jumlah WNI yang telah dievakuasi sebanyak 969 orang, 936 sudah pulang dan 33 sudah berada di lokasi yang aman di luar Sudan,” ujar Presiden Jokowi dalam konferensi pers di Hotel Meruorah, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada Senin, 8 Mei 2023.

“Ke depan, perlindungan WNI akan terus kita tingkatkan dan kita perkuat,” imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangannya di Jakarta pada Jumat (05/05/2023) lalu, menjelaskan bahwa evakuasi WNI dari Sudan dirancang dengan sangat matang. Evakuasi dijalankan melalui sebuah operasi yang senyap tapi cepat.

“Kenapa kita selalu memilih operasi yang senyap, karena semua menyangkut masalah safety and security dari WNI yang akan kita evakuasi karena situasi setempat selalu sangat dinamis, sangat cair, dan dapat mengancam keselamatan para WNI,” jelas Retno.