Kasak Kusuk Hingga Dugaan Politik Kotor Dibalik Isu Pergantian Panglima TNI
Paska pelantikan KSAL baru dari Laksamana Siwi Sukma Aji yang akan memasuki masa pensiun ke Laksamana Madya TNI Yudo Margono, dan KSAU baru dari Marsekal TNI Yuyu Sutisna ke Marsekal Madya TNI Fadjar Prasetyo oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2020. Pelantikan tersebut tentunya akan disusul mutasi besar besaran di tubuh institusi TNI.
Ditengah gencarnya isu pergantian Panglima TNI, semakin banyak pula konten narasi atau pemberitaan untuk menjatuhkan reputasi calon Panglima TNI yang ada, diantaranya dari matra TNI AD, yaitu KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa. Seperti diketahui KSAD Andika pernah menjadi Komandan Paspampres dari tahun 2014 – 2016, selang 2 hari saja setelah Pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla.
Kedekatan dan hubungan baik Presiden Joko Widodo dengan KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa ini, membuat banyak pihak terutama lawan politik Presiden khawatir dan takut. Terutama bila posisi pucuk pimpinan TNI tersebut diisi oleh Jenderal Andika Perkasa, yang dikenal sangat dekat dengan Presiden, berdedikasi tinggi, loyal dan tegas dalam menindak anggotanya yang menyimpang.
Bahkan beberapa waktu lalu, KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa menjatuhkan sanksi indisipliner terhadap prajurit TNI AD dan keluarganya yang menghina atau ‘nyinyir’ kepada Presiden Joko Widodo sebagai Panglima tertinggi TNI.
Kesetiaan dan ketegasan KSAD Andika Perkasa dalam membela Presiden Jokowi inilah, membuat para lawan politik pemerintah bermanuver di tengah isu pergantian Panglima TNI. Manuver yang dilakukan jelang Pelantikan KSAU dan KSAL, diduga mendiskreditkan matra TNI AD yang dipimpin KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa.
Manuver tersebut ditandai dengan beredarnya rekaman suara viral tentang pecatan anggota TNI AD Ruslan Buton oleh media harian aceh, klik anggaran.com dan wartaekonomi.co.id dan beberapa media dadakan lainnya. Tampak di Ruslan Buton mengenakan seragam TNI AD dengan baret hijau (kostrad) lengkap pangkatnya.
Ruslan Buton Resmi Dipecat dari TNI AD
Ruslan Buton mantan prajurit TNI AD ini, lahir 4 Juli 1975 di desa Matanauwe, Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Ruslan sempat menjabat Komandan Kompi SSK III Yonif RK 732/Banau, berpangkat kapten di tahun 2017.
Pada tanggal 27 Oktober 2017, RB bersama 10 orang temannya terlibat kasus penganiayaan berat hingga korban meninggal dunia terhadap petani La gode. Yang kemudian 6 Juni 2018, Pengadilan Militer Ambon menjatuhkan hukuman penjara 1 tahun 10 bulan dan juga memecat RB dari anggota prajurit TNI AD. RB yang kemudian bebas di akhir tahun 2019, statusnya bukan lagi sebagai anggota TNI AD karena dipecat dengan tidak hormat di tahun 2018.
RB Diduga Punya Agenda Adu Domba TNI AD dengan Presiden
Dalam surat terbuka yang dibuat Ruslan Buton meminta Presiden Joko Widodo untuk mundur. Bila tidak mundur, akan terjadi gerakan revolusi rakyat dari seluruh elemen masyarakat.
Pengamat Intelijen, Pertahanan dan Keamanan dan Direktur eksekutif Center of Intelligence and Strategis Studies (CSIS) Ngasiman Djojonegoro menyakini manuver Ruslan memiliki agenda politis. Sangat tidak elok ditengah bangsa Indonesia sedang mengalami musibah corona,” tandas Ngasiman Djoyonegoro, seperti dilansir dari Tribunenews.com, Jumat (22/5/2020).
Ngasiman yang akrab dikenal Simon, menerangkan bahwa Ruslan Buton sejak di kampanye Pilpres 2019 berseberangan dengan Presiden Joko Widodo ini merupakan pendukung berat 02. Substansi surat ini untuk situasi kampanye Pilpres 2019 namun dipoles kembali oleh Ruslan Buton dan diviralkan Senin (18/5/2020) dari Kendari, Sulawesi Tenggara.
Diyakini surat terbuka yang dibuat Ruslan memiliki skenario tertentu yang sedang dijalankan, untuk menganggu stabilitas nasional di masa musibah corona. Simon berharap aparat keamanan siaga mengantisipasi kemungkinan yang bisa saja terjadi.
Sebelum membuat surat terbuka tersebut, Ruslan Buton, Sabtu (25/1/2020) di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, mengikuti Deklarasi Yayasan Serdadu Eks Trimatra Nusantara yang beranggotakan para mantan serdadu TNI. Acara digelar untuk mengukuhkan Ruslan Buton sebagai Ketua umum Yayasan tersebut, yang dihadiri Mayjend (Purn) Soenarko, Sri Bintang Pamungkas, wakil dari Pemprov DKI Jakarta dan Pengurus serta anggota Yayasan.
Merunut kronologis diatas diduga sebelum pembuatan surat terbuka tersebut, ada pembicaraan strategis untuk memecah belah TNI AD dengan Presiden Joko Widodo. Ini bisa dilihat dari foto artikel Ruslan Buton yang ramai diangkat media online dan cetak, menggunakan seragam dinas TNI AD lengkap dengan pangkat kapten dan baret hijaunya. Pemberitaan dan isi surat terbuka Ruslan pun seakan-akan berisi kekecewaan TNI AD terhadap Presiden Joko Widodo. (BP)