Fraksi PDIP DPRD Jakarta Anggap Anies Gagal Tangani Banjir Jakarta

Menyikapi bencana banjir di ibukota Jakarta, Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak konkret eksekusi soal banjir.

Hal ini dikemukakan Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta dalam keterangan tertulis (01/01/2020).

Menurut Fraksi PDIP, kejadian banjir yang terjadi di Jakarta sebenarnya dapat dihindari, begitu pula dampak yang ditimbulkan bisa diminimalisir jika Pemprov DKI Jakarta benar-benar serius dalam merealisasikan program penanggulangan banjir Jakarta sebagai salah satu janji kampanye pada tahun 2017.

Menyinggung janji kampanye Anies dalam Pilkada lalu, dikatakan Anies sekadar memberikan solusi bersifat kata – kata tanpa solusi realistis dan terukur.

Dalam keterangan itu dikemukakan juga bahwa selama dua tahun ini, praktis tidak ada eksekusi program penanggulangan banjir yang kongkrit dari Gubernur Anies, program normalisasi seakan hanya menjadi narasi fiksi tanpa ada eksekusi yang nyata hingga saat ini.

Lebih lanjut dikemukakan bahwa Pemerintah pusat pun juga sudah mencoba untuk melakukan kerjasama dalm penanggulangan banjir di Jakarta terkait program sodetan kali ciliwung.

Menurut keterangan tertulis itu, pemerintah pusat menawarkan menjalankan operasional sodetan, sedangkan Pemprov melakukan pembebasan lahan, akan tetapi pembebasan lahan tersebut sampai saat ini tidak dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Fraksi PDI Perjuangan juga menegaskan bahwa program yang dilakukan selama ini hanya fokus kemasalah estetika atau beautifikasi tanpa memikirkan fungsi dan manfaat.

Selain itu Fraksi ini juga menyatakan bencana banjir di Jakarta terjadi karena tidak adanya kejelasan langkah-langkah preventif yang seharusnya menjadi prioritas utama Pemprov DKI Jakarta, terlepas dari tanggung jawab yang memang harus dilakukan oleh Gubernur dalam membantu korban banjir.

Terkait dengan banjir besar yang terjadi di berbagai wilayah di DKI Jakarta sejak Rabu dini hari hingga saat ini, Fraksi PDI Perjuangan mendesak agar seluruh jajaran eksekutif Pemprov DKI Jakarta benar-benar serius dalam menyelesaikan permasalahan banjir yang seharusnya sudah dirampungnkan selama dua tahun ini.

Fraksi PDI Perjuangan juga menegaskan bahwa perlu adanya pemetaan masalah dan solusi yang lebih baik lagi terkait banjir di Jakarta, fraksi menilai program Vertical Drainage yang sangat dibanggakan oleh pak Gubernur ternyata tidak menjadi solusi.

Fraksi PDI Perjuangan juga menyatakan bahwa perlunya adaptasi penerapan sistem penanganan banjir seperti masa Pemprov DKI Jakarta tahun 2016 silam yang dinilai efektif, dimana jumlah titik rawan banjir turun dari 480 titik menjadi 80 titik, hanya dalam waktu penanganan selama satu tahun. (SB)