Benarkah Iuran BPJS Beratkan Warga Tak Mampu, Ini Penjelasannya

Kebijakan pemerintah untuk menaikan iuran BPJS disambut pro – kontra publik. Tak sedikit yang menentangnya. Apa latar belakang diberlakukan kebijakan dan bagaimana dampak bagi warga tak mampu ?

Dikutip dari situs berita resmi BPJS, diterapkannya kebijakan penyesuaian iuran JKN-KIS oleh pemerintah, tetap berpijak pada semangat memberikan jaminan bagi warga miskin dan tidak mampu. Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari mengatakan, salah jika penyesuaian iuran JKN-KIS disebut-sebut memberatkan masyarakat miskin dan tidak mampu.

“Pemerintah tetap memegang kontribusi terbesar dalam menanggung iuran JKN-KIS rakyatnya. Bayangkan, dari 222 juta peserta JKN-KIS, lebih dari separuhnya dibiayai oleh pemerintah. Tepatnya, ada 96,8 juta penduduk miskin dan tidak mampu yang iuran JKN-KIS-nya ditanggung negara lewat APBN dan 37,3 juta penduduk yang ditanggung oleh APBD. Itu semua iurannya dibayarkan pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah,” katanya dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 dengan tema BPJS Kesehatan: Mengejar Pelayanan Prima, Rabu (13/11).

Andayani menambahkan, menurut hitungan Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI), iuran peserta JKN-KIS segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri kelas 1 seharusnya adalah sebesar Rp 274.204,- per orang per bulan, kelas 2 adalah Rp 190.639,- per orang per bulan, dan kelas 3 adalah Rp 131.195,- per orang per bulan.

“Pemerintah juga sudah mengambil langkah sehingga penyesuaian iuran bagi peserta mandiri tidak sebesar yang seharusnya. Lewat Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019, pemerintah menetapkan iuran peserta mandiri kelas 1 sebesar Rp 160.000, kelas 2 sebesar Rp 110.000, dan kelas 3 sebesar Rp 42.000. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah yang luar biasa agar Program JKN-KIS dapat terus diakses oleh seluruh lapisan masyarakat,” tegasnya.